Isu-isu Pancasila

Isu- Isu Pancasila Masa Orde Baru dan Pancasila Masa Orde Reforasi 

No	ANALISIS LOGIS	ANALISIS KRITIS	ANALISIS RADIKAL	KESIMPULAN/ CATATAN
Era Orde Baru
1.	Soeharto menerapkan demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat di tangan pemerintah.	Demokrasi sentralistik tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Di  samping  itu  corak  khas demokrasi  Indonesia,  yaitu  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan  perwakilan,  dimuat  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar	Demokrasi  yang dianut di Indonesia saat ini,  yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran  serta pandangan.  Tetapi  yang tidak  dapat  disangkal  ialah bahwa  beberapa nilai  pokok  dari  demokrasi  konstitusionil  cukup  jelas  tersirat  di  dalam  Undang Undang  Dasar  1945.  Selain  dari  itu  Undang-Undang  Dasar  kita  menyebut  secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai Sistem Pemerintahan Negara	Cukup jelas
2.	Soeharto memegang kendali terhadap lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif sehingga peraturan yang dibuat harus sesuai dengan persetujuan Soeharto.	Demokrasi  yang dianut di Indonesia,  yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila dan Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (Rechstaat).	Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machstaat). Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme  (kekuasaan  yang tidak  terbatas).  Berdasarkan  2 istilah  Rechstaat  dan sistem konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang- Undang  Dasar  1945,  ialah  demokrasi  konstitusionil.  Di  samping  itu  corak  khas demokrasi  Indonesia,  yaitu  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan  perwakilan,  dimuat  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar	Cukup jelas
3.	Soeharto melemahkan aspek-aspek demokrasi terutama pers karena dapat membahayakan kekuasaan Soeharto. Maka Soeharo membentuk Departemen penerangan atau lembaga sensor secara besar-besaran agar setiap berita yang dimuat di media tidak menjatuhkan pemerintah.	Penegakan prinsip demokrasi pancasila	Prinsip Pokok Demokrasi Pancasila Prinsip  merupakan  kebenaran yang pokok/dasar  orang berfikir, bertindak  dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip   demokrasi secara umum 1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik  suatu  keluarga/kelompok/golongan/partai,  dan  bukan  pula  milik  penguasa negara jadi sudah menjadihak setiap warga negaranya untuk mengetahui kinerja dari presidenya atau pemimpinya 2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya,  dan  sekaligus  selaku  pelayana  rakyat,  yaitu  tidak  boleh/bisa  bertindak zalim terhadap tuannyaa, yakni rakyat.	Sudah jelas
4.	Soeharto melanggengkan korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi dan juga pada masa ini negara Indoensia mengalami krisis moneter	Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi	Pembangunan  ekonomi  nasional  harus  juga  berarti  pembangunan  system  ekonomi yang  kita  anggap  paling  cocok bagi bangsa  Indonesia.  Dalam  penyusunan  system ekonomi  nasional  yang  tangguh  untuk  mewujudkan  masyarakat   yang  adil  dan makmur, tanpa ada pihak yang mencari keuntungan sendiri. sudah semestinya Pancasila sebagai landasan filosofisnya.	Sudah jelas
Era Reformasi
5.	Para elite politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan sehingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi perbenturan kepentingan politik.	Sebagai para pemimpin sudah seharusnya mentaati sesuai dengan aturanyang ada terutama berdasarkan pancasila sila ke empat “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam  permusyawaratan dan  perwakilan”	Sudah jelas sebagai pemimpin tidak selayaknya hanya mencari kekuasaan belaka tapi juga harus memikirkan bagaimana nasib dengan rakyatnya, dengan bertindak, jujur, dan bijaksana untuk mewujudkan  masyarakat   yang  adil  dan makmur tanpa memanfaatkanatau mempergunakan rakyat demi kepentingan pribadinya.	Cukup jelas
6.	Belum maksimalnya penyelesaian masalah pemberantasan KKN, pelanggaran HAM, terorisme, kredibilitas aparatur negara	menata kembali kebijaksanaan- kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat. Mengetahui peran Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum.	sebagai konsensus dasar dari kedirian bangsa ini, Pancasila harus tetap sebagai ideologi kebangsaan. Pancasila harus tetap menjadi dasar dari penuntasan persoalan kebangsaan yang kompleks seperti globalisasi yang selalu mendikte, krisis ekonomi yang belum terlihat penyelesaiannya, dinamika politik lokal yang berpotensi disintegrasi, dan segregasi sosial dan konflik komunalisme yang masih rawan, yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.	Sudah jelas
7.	Ada perseteruan antara DPR dan Presiden Abdurachman Wahid yang berlanjut dengan Memorandum I dan II berkaitan dengan kasus “Brunei Gate” dan “Bulog Gate”, kemudian MPR memberhentikan presiden karena dianggap melanggar haluan negara.	Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Hukum. Sebagai pelaku sekaligus pengemban amanat dari rakyat, dalam menyikapi segala permasalahan harus tetap berpedoman pada pancasila dalam mengambil keputusannya agar masyarakat tidak menerima imbas dari kesalahan mengambil keputusan tersebut	Pembangunan hukum bukan hanya memperhatikan nilai-nilai filosofis, asas yang terkandung dalam Negara hukum, tetapi juga mempertimbangkan realitas penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.	Sudah jelas
8.	Baik pada masa pemerintahan Abdurachman Wahid maupun Megawati, belum terselesaikan masalah konflik Aceh, Maluku, Papua, Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi lainnya.	Mengimplementasikan dan menanamkan nilai-nilai yang terkadung dalam pancasila terutama sila ke tiga, yakni persatuan indonesia,kepada seluruh warga Negara Indonesia	Makna persatuan hakekatnya adalah satu, yang artinya bulat, tidak terpecah. Jika persatuan Indonesia dikaitkan dengan pengertian modern sekarang ini, maka disebut nasionalisme.  Oleh karena rasa satu  yang sedemikian  kuatnya,  maka timbulah  rasa cinta bangsa dan tanah air.	Sudah jelas
Session 1
9	Apa maksut dari pengawasan melekat?	Tindakan atau kegiatan usaha untuk mengawasi dan mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan.	serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan melekat yang demikian tersebut dapat mengurangi dan mencegah secara dini terjadinya berbagai kelemahan dan kekurangan aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing.	Sudah jelas
10	Apa saja kelebihan dan kekurangan system pemerintahan masa orde baru?	Dalam sistem pemerintahan masa orde baru permasalahan yang muncul sangatlah banyak tidak hanya berada di masyarakat melainkan dalam pemerintahahan sudah menjadi hal yang biasa,baik itu penyelewengan kekuasaan ataupum yang lainya.	Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70  dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565 Sukses transmigrasi, Sukses KB, Sukses memerangi buta huruf Sukses swasembada pangan, Pengangguran minimum Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) Sukses Gerakan Wajib Belajar, Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh, Sukses keamanan dalam negeri Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin) Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa) Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya) Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur. Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah. Pelaku ekonomi yang dominan adalah lebih dari 70% aset kekayaaan negara dipegang oleh swasta	Sudah jelas
Session 2
11	Berikan contoh dari penyalah gunaan kekuasaan?	Berlangsung adalah pemusatan kekuasaan secara akumulatif pada diri Presiden Soeharto.	Orde Baru mungkin bukan termasuk rezim totaliter yang absolut, tapi sebuah rezim otoriter karena masih membiarkan adanya partisipasi politik pada tingkat paling rendah, yang umum disebut dengan pseudo participation. Pemilu-pemilu di masa Orde Baru bersifat semu, demokrasi yang diterapkan hanya prosedural saja dan mengabaikan aspek substantif berupa jaminan civil rights. Pemerintahan yang berlaku zalim, dan tidak mengenal partisipasi publik dalam kehidupan politik, baik yang konvensional (seperti: memberikan suara dalam pemilu, diskusi politik, membentuk dan bergabung dalam suatu kelompok kepentingan) maupun yang non-konvensional (seperti unjuk rasa). Padahal partisipasi ini mengingatkan pada pentingnya jaminan akan pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi (civil rights), seperti kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan penghormatan terhadap hak asasi warga negara	Cukup jelas
12	penyebab soeharto turun dari jabatannya?	Dikatakan turun disini adalah salah melainkan soeharto meletakan jabatanya pada Kamis 21 Mei 1998, pukul 09.05 dikarenakan permasalahan dan demo besar-besaran oleh mahasiswa.	Dengan permasalahan yang dihadapi oleh presiden yang antara lain sebagai berikut ini maka presiden meletakan jabatanya 1. Meninggalnya Ibu negara Ibu Tien Soeharto, Ibu Tien Soeharto adalah Penasehat Pak Harto 2. Pemerintahan goyah.Presiden Soeharto Grusah - grusuh dalam mengambil keputusan. Tidak ada Lagi Penasehat yang biasanya memberi pendapat pada Soeharto 3. Terjadi Krisis Moneter. Harga US $ mencapai Rp 18000,- Per $. Rakyat panik, Ketika harga bahan pokok melejit naik hingga 100-200%. 4. Rakyat merasa tertekan dengan keadaan itu.  Melakukan Demo untuk menjatuhkan Seoharto dari tampuk Presiden. Dengan demo besar-besaran antara mahasiswa seluruh Indonesia yang merapat. Di jakarta dan akhirnya terjadi tawuran yang meneganggkan antara mahasiswa dengan KEPLOSIAN,TNI/ABRI	Cukup jelas
13	Apa maksud desakralisasi UUD?	Penghilangan kesakralan/ proses menghilangnya sifat sakral (suci)	Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, rujukan dan elan vitalnya. Sebab utamannya sudah umum kita ketahui, karena rejim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter. Terlepas dari kelemahan masa lalu, sebagai konsensus dasar dari kedirian bangsa ini, Pancasila harus tetap sebagai ideologi kebangsaan. Pancasila harus tetap menjadi dasar dari penuntasan persoalan kebangsaan yang kompleks seperti globalisasi yang selalu mendikte, krisis ekonomi yang belum terlihat penyelesaiannya, dinamika politik lokal yang berpotensi disintegrasi, dan segregasi sosial dan konflik komunalisme yang masih rawan,yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan-pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Di era reformasi ini ada gejala Pancasila ikut “terdeskreditkan” sebagai bagian dari pengalaman masa lalu yang buruk. Sebagai suatu konsepsi politik Pancasila pernah dipakai sebagai legitimasi ideologis dalam membenarkan negara Orde Baru dengan segala sepak terjangnya. Pemerintahan Orde Baru dianggap “anti Pancasila“. Jadi sulit untuk dielakkan jika sekarang ini muncul pendeskreditan atas Pancasila. Pancasila ikut disalahkan dan menjadi sebab kehancuran. Orang gamang untuk berbicara Pancasila dan merasa tidak perlu untuk membicarakannya. Bahkan bisa jadi orang yang berbicara Pancasila dianggap ingin kembali ke masa lalu. Anak muda menampakkan kealpaan bahkan phobia-nya apabila berhubungan dengan Pancasila	Sudah jelas